Berita BBM Cenderung Bias Kepentingan Kelompok Mapan

Pemberitaan media soal BBM seringkali bias kepentingan kelompok mapan. Ambil contoh pemberitaan kompas.com. Media terkemuka ini pada bulan Oktober sempat menurunkan berita-berita yg berisi usulan kenaikan harga BBM. Dengan nara sumber kalangan ekonom, birokrat, pengamat ekonomi, perbankan, dan perusahaan sekuritas.

Dari nara sumber yang dipilih Kompas terkesan  lebih mengedepankan kepentingan kaum mapan
yg biasa menggunakan mobil pribadi daripada kepentingan mayoritas masyarakat yang  pendapatannya pas-pasan yang biasa pakai motor atau angkutan umum. Buktinya Kompas tak menampilkan wawancara
dengan kalangan masyarakat biasa. Padahal kalau ada kebijakan kenaikan BBM mereka inilah yang paling terpukul

Soal BBM ini sebetulnya pemerintah sudah lama punya solusi alternative yang lebih tepat, yaitu pembatasan pemakaian bensin untuk mobil pribadi. Tapi yang lebih diblow-up Kompas adalah
usulan kenaikan harga BBM.

Mungkin dari kacamata para nara sumber kompas Kebijakan semacam ini akan membuat pendapatan mereka terkuras karena mereka harus menggunakan pertamax. Yang harganya dua kali lipat dari bensin
Bandingkan kalau solusinya harga BBM dinaikan  Rp 1000 atau Rp 1500 saja tanpa pembatasan bensin
Maka dengan solusi seperti ini, tambahan belanja BBM para nara sumber Kompas hanya naik sedikit saja

Dan yang juga diuntungkan adalah perusahaan importir mobil yang dg kebijakan kenaikan harga BBM
akan terhindar dari kemungkinan turunnya penjualan karena keharusan mobil pribadi gunakan pertamax

Yang lebih mengherankan yang dipakai dalih usulan kenaikan harga BBM adalah untuk menyelamatkan
APBN yang terlalu berat beban subsidinya. Lalu pemerintah disebut tegas bila mau menaikan BBM
Dan dicap melempem kalau mau mempertahankan harga.

Kalau soal beratnya beban APBN orang sudah pada paham. Itu karena terlalu banyak pemborosan dan korupsi.  Lalu kenapa hrs dibela-bela lagi? Inilah yang bikin berita-berita Kompas menjemukan